PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial dan moral dalam masyarakat, sekaligus menimbulkan dilema yuridis antara perlindungan terhadap pelaku anak dengan pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berorientasi pada prinsip keadilan restoratif dan diversi yang mengutamakan pembinaan terhadap pelaku anak. Namun, dalam penerapannya, orientasi perlindungan terhadap pelaku sering kali mengesampingkan hak-hak keluarga korban, baik dalam aspek keadilan, pemulihan, maupun kompensasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah terkait perlindungan hukum dan keadilan restoratif. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap norma-norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak masih belum optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengatur secara eksplisit hak-hak keluarga korban, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih bersifat umum dan belum menjangkau kebutuhan khusus keluarga korban pelaku anak. Dalam praktiknya, keluarga korban sering kali tidak mendapatkan akses terhadap informasi, pemulihan psikologis, maupun kompensasi yang layak akibat keterbatasan mekanisme hukum yang ada. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan keadilan antara pelaku anak yang mendapat perlindungan penuh dari negara dengan keluarga korban yang tidak memperoleh jaminan hukum yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang lebih berimbang antara kepentingan pelaku dan korban. Prinsip keadilan restoratif hendaknya tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi keluarga korban untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian perkara dan memperoleh hak-hak perlindungannya. Penguatan sinergi antara lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta aparat penegak hukum juga diperlukan agar tujuan keadilan yang menyeluruh dan berkeadaban dapat terwujud dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.