ANALISIS FUNGSI REKRUTMEN DAN SELEKSI ASN BERDASARKAN PRINSIP MERIT SYSTEM DI INDONESIA

Implementasi sistem merit merupakan mandat reformasi birokrasi untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas berdasarkan Undang-Undang. Namun, dalam praktiknya, fungsi rekrutmen dan seleksi masih menghadapi tantangan berat dari intervensi politik dan budaya patronase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan (gap) antara idealitas regulasi (de jure) sistem merit dengan realitas implementasinya (de facto) dalam fungsi rekrutmen dan seleksi ASN di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), di mana data bersumber dari analisis dokumen sekunder dan dianalisis menggunakan kerangka gap analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara de jure, kerangka regulasi fungsi rekrutmen dan seleksi telah sejalan dengan prinsip meritokrasi (berbasis Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja). Akan tetapi, secara de facto, implementasinya ditemukan masih bersifat parsial dan belum optimal. Terdapat lima faktor penghambat utama yang teridentifikasi: (1) kuatnya intervensi politik dan politisasi birokrasi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT); (2) menguatnya budaya patronase dan nepotisme yang mencederai objektivitas; (3) hambatan sistemik berupa keterbatasan anggaran dan ketergantungan tinggi pada Assessment Center eksternal yang menghambat manajemen talenta; (4) implementasi prosedural yang parsial, di mana hasil penilaian kompetensi tidak dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan akhir; dan (5) lemahnya otoritas pengawasan KASN yang rekomendasinya bersifat tidak mengikat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa komitmen politik dan pengawasan yang kuat, sehingga diperlukan penguatan otoritas KASN dan investasi sistemik dalam kemandirian Assessment Center internal.